Undang-Undang Republik Indonesia
No.20 Tahun 2016
tentang
Merek dan Indikasi Geografis
Tanggal disahkan : 25 November 2016
Tanggal diundangkan : 25 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 252
Tambahan Lembaran Negara : 5953
Abstraksi
Jumat, 19 Oktober 2018
UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Tanggal disahkan : 25 November 2016
Tanggal diundangkan : 25 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 251
Tambahan Lembaran Negara : 5952
Abstraksi
No. 19 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Tanggal disahkan : 25 November 2016
Tanggal diundangkan : 25 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 251
Tambahan Lembaran Negara : 5952
Abstraksi
UU No.18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 18 Tahun 2016
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Tanggal disahkan : 17 November 2016
Tanggal diundangkan : 18 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 240
Tambahan Lembaran Negara : 5948
Abstraksi
No. 18 Tahun 2016
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Tanggal disahkan : 17 November 2016
Tanggal diundangkan : 18 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 240
Tambahan Lembaran Negara : 5948
Abstraksi
UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia
No.17 Tahun 2016
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 9 November 2016
Tanggal diundangkan : 9 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 237
Tambahan Lembaran Negara : 5946
Abstraksi
No.17 Tahun 2016
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 9 November 2016
Tanggal diundangkan : 9 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 237
Tambahan Lembaran Negara : 5946
Abstraksi
UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Undang-Undang Republik Indonesia
No.16 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Tanggal disahkan : 24 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 25 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 204
Tambahan Lembaran Negara : 5939
Abstraksi
No.16 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Tanggal disahkan : 24 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 25 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 204
Tambahan Lembaran Negara : 5939
Abstraksi
UU No.15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia
No.15 Tahun 2016
tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Tanggal disahkan : 6 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 6 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 193
Tambahan Lembaran Negara : 5931
Abstraksi
No.15 Tahun 2016
tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Tanggal disahkan : 6 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 6 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 193
Tambahan Lembaran Negara : 5931
Abstraksi
UU No.14 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 14 Tahun 2016
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Tanggal disahkan : 28 September 2016
Tanggal diundangkan : 28 September 2016
Lembaran Negara (LN) : 189
Tambahan Lembaran Negara : 5930
Abstraksi
No. 14 Tahun 2016
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Tanggal disahkan : 28 September 2016
Tanggal diundangkan : 28 September 2016
Lembaran Negara (LN) : 189
Tambahan Lembaran Negara : 5930
Abstraksi
Kamis, 18 Oktober 2018
UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten
Undang-Undang Republik Indonesia
No.13 Tahun 2016
tentang
Paten
Tanggal disahkan : 26 Agustus 2016
Tanggal diundangkan : 26 Agustus 2016
Lembaran Negara (LN) : 176
Tambahan Lembaran Negara : 5922
Abstraksi
No.13 Tahun 2016
tentang
Paten
Tanggal disahkan : 26 Agustus 2016
Tanggal diundangkan : 26 Agustus 2016
Lembaran Negara (LN) : 176
Tambahan Lembaran Negara : 5922
Abstraksi
UU No.12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Tanggal disahkan : 26 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 26 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 146
Tambahan Lembaran Negara : 5907
Abstraksi
No. 12 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Tanggal disahkan : 26 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 26 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 146
Tambahan Lembaran Negara : 5907
Abstraksi
UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2016
tentang
Pengampunan Pajak
Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 131
Tambahan Lembaran Negara : 5899
Abstraksi
No. 11 Tahun 2016
tentang
Pengampunan Pajak
Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 131
Tambahan Lembaran Negara : 5899
Abstraksi
UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2016
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 130
Tambahan Lembaran Negara : 5898
Abstraksi
No. 10 Tahun 2016
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 130
Tambahan Lembaran Negara : 5898
Abstraksi
UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2016
tentang
Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 70
Tambahan Lembaran Negara : 5872
Abstraksi
No. 9 Tahun 2016
tentang
Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 70
Tambahan Lembaran Negara : 5872
Abstraksi
UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2016
tentang
Penyandang Disabilitas
Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 69
Tambahan Lembaran Negara : 5871
Abstraksi
No. 8 Tahun 2016
tentang
Penyandang Disabilitas
Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 69
Tambahan Lembaran Negara : 5871
Abstraksi
UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2016
tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
Tanggal disahkan : 14 April 2016
Tanggal diundangkan : 14 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 68
Tambahan Lembaran Negara : 5870
Abstraksi
No. 7 Tahun 2016
tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
Tanggal disahkan : 14 April 2016
Tanggal diundangkan : 14 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 68
Tambahan Lembaran Negara : 5870
Abstraksi
UU No.6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 6 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 60
Tambahan Lembaran Negara : 5866
Abstraksi
No. 6 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 60
Tambahan Lembaran Negara : 5866
Abstraksi
UU No.5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 59
Tambahan Lembaran Negara : 5865
Abstraksi
No. 5 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 59
Tambahan Lembaran Negara : 5865
Abstraksi
Rabu, 17 Oktober 2018
UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 4 Tahun 2016
tentang
Tabungan Perumahan Rakyat
Tanggal disahkan : 24 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 24 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 55
Tambahan Lembaran Negara : 5863
Abstraksi
No. 4 Tahun 2016
tentang
Tabungan Perumahan Rakyat
Tanggal disahkan : 24 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 24 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 55
Tambahan Lembaran Negara : 5863
Abstraksi
Selasa, 16 Oktober 2018
UU No.3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 3 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)
Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 19 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 11
Tambahan Lembaran Negara : 5837
Abstraksi
No. 3 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)
Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 19 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 11
Tambahan Lembaran Negara : 5837
Abstraksi
UU No.2 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The Field Of Defence)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 2 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan :15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 10
Tambahan Lembaran Negara : 5836
Abstraksi
No. 2 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan :15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 10
Tambahan Lembaran Negara : 5836
Abstraksi
UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 1 Tahun 2016
tentang
Penjaminan
Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 9
Tambahan Lembaran Negara : 5835
Abstraksi
No. 1 Tahun 2016
tentang
Penjaminan
Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 9
Tambahan Lembaran Negara : 5835
Abstraksi
UU No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Undang-Undang Republik Indonesia
No.14 Tahun 2015
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Tanggal disahkan : 25 November 015
Tanggal diundangkan : 25 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 278
Tambahan Lembaran Negara : 5767
Abstraksi
No.14 Tahun 2015
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Tanggal disahkan : 25 November 015
Tanggal diundangkan : 25 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 278
Tambahan Lembaran Negara : 5767
Abstraksi
UU No.13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
Tanggal disahkan : 18 November 2015
Tanggal diundangkan : 18 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 277
Tambahan Lembaran Negara : 5766
Abstraksi
No. 13 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
Tanggal disahkan : 18 November 2015
Tanggal diundangkan : 18 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 277
Tambahan Lembaran Negara : 5766
Abstraksi
UU No. 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2015
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Tanggal disahkan : 1 Oktober 2015
Tanggal diundangkan : 1 Oktober 2015
Lembaran Negara (LN) : 219
Tambahan Lembaran Negara : 5741
Abstraksi
No. 12 Tahun 2015
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Tanggal disahkan : 1 Oktober 2015
Tanggal diundangkan : 1 Oktober 2015
Lembaran Negara (LN) : 219
Tambahan Lembaran Negara : 5741
Abstraksi
UU No.11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2015
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Tanggal disahkan : 6 Agustus 2015
Tanggal diundangkan : 6 Agustus 2015
Lembaran Negara (LN) : 182
Tambahan Lembaran Negara : 5727
Abstraksi
No. 11 Tahun 2015
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Tanggal disahkan : 6 Agustus 2015
Tanggal diundangkan : 6 Agustus 2015
Lembaran Negara (LN) : 182
Tambahan Lembaran Negara : 5727
Abstraksi
UU No.10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 20 Mei 2015
Tanggal diundangkan : 20 Mei 2015
Lembaran Negara (LN) : 107
Tambahan Lembaran Negara : 5698
Abstraksi
No. 10 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 20 Mei 2015
Tanggal diundangkan : 20 Mei 2015
Lembaran Negara (LN) : 107
Tambahan Lembaran Negara : 5698
Abstraksi
UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 58
Tambahan Lembaran Negara : 5679
Abstraksi
No. 9 Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 58
Tambahan Lembaran Negara : 5679
Abstraksi
UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2015
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 57
Tambahan Lembaran Negara : 5678
Abstraksi
No. 8 Tahun 2015
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 57
Tambahan Lembaran Negara : 5678
Abstraksi
UU No.7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 50
Tambahan Lembaran Negara : 5675
Abstraksi
No. 7 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 50
Tambahan Lembaran Negara : 5675
Abstraksi
UU No.6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)
Undang-Undang Republik Indonesia
No.6 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 49
Tambahan Lembaran Negara : 5674
Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015
No.6 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 49
Tambahan Lembaran Negara : 5674
Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015
- UU NO. 5, LN 2015/NO. 49, TLN. NO. 5674 LL SETNEG : 9 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)
- Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013, dilanjutkan dengan membentuk undang-undang.
- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah :Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2015
- Undang-Undang ini terdiri 2 pasal.
- Penjelasan 5 hlm, Lampiran 36 hlm.
- Bidang :
- Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
- Komisi I
Salinan dokumen ini dapat diunduh di http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1632.pdf
UU No.5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 48
Tambahan Lembaran Negara : 5673
Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015
No. 5 tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 48
Tambahan Lembaran Negara : 5673
Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015
- UU NO. 5, LN 2015/NO. 48, TLN. NO. 5673, LL SETNEG : 9 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)
- Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013, dilanjutkan dengan membentuk undang-undang.
- Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational crime).
- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
CATATAN :- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2015
- Undang-Undang ini terdiri 2 pasal.
- Penjelasan 5 hlm, lampiran 44 hlm.
Bidang : - Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
- Komisi I
salinan dokumennya dapat diakses di http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1631.pdf
UU No.4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)
Undang Undang Republik Indonesia
No. 4 tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 47
Tambahan Lembaran Negara : 5672
No. 4 tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)
Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 47
Tambahan Lembaran Negara : 5672
Jumat, 12 Oktober 2018
UU No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
UU Republik Indonesia No.3 Tahun 2015
tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Tanggal disahkan : 6 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 6 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 44
Tambahan Lembaran Negara : 5669
Abstraksi
tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Tanggal disahkan : 6 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 6 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 44
Tambahan Lembaran Negara : 5669
Abstraksi
UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 24
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5657
Abstraksi ...
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 24
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5657
Abstraksi ...
UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
UU Republik Indonesia No 1 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 23
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5656
Abstraksi : ....
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 23
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5656
Abstraksi : ....
Produk UU Tahun 2018
Halo rekan-rekan Politik Indonesia
Tahun 2018 akan segera berakhir, dan DPR hanya dapat mensahkan 9 UU hingga Oktober 2018 melalui situs resmi DPR. Berikut ini daftarnya :
Tahun 2018 akan segera berakhir, dan DPR hanya dapat mensahkan 9 UU hingga Oktober 2018 melalui situs resmi DPR. Berikut ini daftarnya :
Produk UU Tahun 2017
Masuk di tahun 2017, program legislasi menghasilkan 18 UU yang disahkan. Tahun sebelumnya menghasilkan 20 produk, tahun 2017 hasilkan 18 produk. Sepertinya DPR dengan segala keterbatasan waktu kerjanya bisa diambil rata-rata menghasilkan 18-20 UU setiap tahunnya.
Berikut ini daftar 18 UU yang disahkan selama tahun 2017 :
Berikut ini daftar 18 UU yang disahkan selama tahun 2017 :
Produk UU Tahun 2016
Halo pengamat politik Indonesia !
Secara ringkas, total RUU yang masuk dalam program legislasi DPR periode 2015-2019 ada 211 (termasuk kumulatif). Selama tahun 2015 sudah terbit 14 UU yang disahkan di gedung DPR. Sehingga 211 - 14 = 197 ruu yang tersisa.
Berikut ini daftar produk UU Tahun 2016 untuk memenuhi sisa utang kerja program legislasi DPR tahun sebelumnya. Total ada 20 UU yang terbit dan disahkan.
Secara ringkas, total RUU yang masuk dalam program legislasi DPR periode 2015-2019 ada 211 (termasuk kumulatif). Selama tahun 2015 sudah terbit 14 UU yang disahkan di gedung DPR. Sehingga 211 - 14 = 197 ruu yang tersisa.
Berikut ini daftar produk UU Tahun 2016 untuk memenuhi sisa utang kerja program legislasi DPR tahun sebelumnya. Total ada 20 UU yang terbit dan disahkan.
Jumat, 05 Oktober 2018
Produk UU tahun 2015
Halo Politikus Indonesia
Sudah baca tentang PROLEGNAS 2015-2019 di artikel sebelumnya kan ?
Total ada 185-211 RUU (termasuk kumulatif) yang menjadi program legislasi anggota dewan. Selama tahun 2015 ada 14 UU yang ditetapkan dan disahkan. Berikut ini daftar judul produknya :
Sudah baca tentang PROLEGNAS 2015-2019 di artikel sebelumnya kan ?
Total ada 185-211 RUU (termasuk kumulatif) yang menjadi program legislasi anggota dewan. Selama tahun 2015 ada 14 UU yang ditetapkan dan disahkan. Berikut ini daftar judul produknya :
PROLEGNAS 2015-2019
Siapa bilang orang politik itu tidak punya produk ? Ada.
Produk politik yang dapat dipertanggung jawabkan dari seorang politikus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) salah satunya ada pada Progam Legislasi Nasional atau PROLEGNAS.
Berikut ini daftar produk legislasi (periode 2015-2019) yang menunjukkan judul rancangan uu (RUU), Pengusul, dan Nomor Urut ketika dicatatkan dalam daftar urut. Apa yang saya tampilkan ini sudah diurutkan berdasarkan abjad huruf pada judul RUU untuk memudahkan pembacaan.
Total ada 185 pengajuan RUU
Berdasarkan pengusul dari DPD ada 12 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR ada 73 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & DPD ada 16 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & Pemerintah ada 22 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR, Pemerintah & DPD ada 5 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah ada 51 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah & DPD ada 5 RUU
Juga ada tambahan yang disebut dengan Prolegnas Kumulatif. Disini tidak saya cantumkan di sini agar tidak terlalu panjang scrolling nya. Total ada 26 RUU kumulatif dengan pengusul Pemerintah (24 RUU), Pemerintah & DPR (1 RUU) dan pengusul DPR (1 RUU)
Produk politik yang dapat dipertanggung jawabkan dari seorang politikus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) salah satunya ada pada Progam Legislasi Nasional atau PROLEGNAS.
Berikut ini daftar produk legislasi (periode 2015-2019) yang menunjukkan judul rancangan uu (RUU), Pengusul, dan Nomor Urut ketika dicatatkan dalam daftar urut. Apa yang saya tampilkan ini sudah diurutkan berdasarkan abjad huruf pada judul RUU untuk memudahkan pembacaan.
Total ada 185 pengajuan RUU
Berdasarkan pengusul dari DPD ada 12 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR ada 73 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & DPD ada 16 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & Pemerintah ada 22 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR, Pemerintah & DPD ada 5 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah ada 51 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah & DPD ada 5 RUU
Juga ada tambahan yang disebut dengan Prolegnas Kumulatif. Disini tidak saya cantumkan di sini agar tidak terlalu panjang scrolling nya. Total ada 26 RUU kumulatif dengan pengusul Pemerintah (24 RUU), Pemerintah & DPR (1 RUU) dan pengusul DPR (1 RUU)
SUMBER : http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
5/10/2018
Langganan:
Postingan (Atom)