UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia
No.20 Tahun 2016
tentang
Merek dan Indikasi Geografis

Tanggal disahkan : 25 November 2016
Tanggal diundangkan : 25 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 252
Tambahan Lembaran Negara : 5953

Abstraksi

UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tanggal disahkan : 25 November 2016
Tanggal diundangkan : 25 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 251
Tambahan Lembaran Negara : 5952

Abstraksi

UU No.18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 18 Tahun 2016
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Tanggal disahkan : 17 November 2016
Tanggal diundangkan : 18 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 240
Tambahan Lembaran Negara : 5948

Abstraksi

UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No.17 Tahun 2016
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Tanggal disahkan : 9 November 2016
Tanggal diundangkan : 9 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 237
Tambahan Lembaran Negara : 5946

Abstraksi

UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Undang-Undang Republik Indonesia
No.16 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)


Tanggal disahkan : 24 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 25 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 204
Tambahan Lembaran Negara : 5939

Abstraksi

UU No.15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia
No.15 Tahun 2016
tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Tanggal disahkan : 6 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 6 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 193
Tambahan Lembaran Negara : 5931

Abstraksi

UU No.14 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 14 Tahun 2016
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Tanggal disahkan : 28 September 2016
Tanggal diundangkan : 28 September 2016
Lembaran Negara (LN) : 189
Tambahan Lembaran Negara : 5930

Abstraksi

UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia
No.13 Tahun 2016
tentang
Paten


Tanggal disahkan : 26 Agustus 2016
Tanggal diundangkan : 26 Agustus 2016
Lembaran Negara (LN) : 176
Tambahan Lembaran Negara : 5922

Abstraksi

UU No.12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016


Tanggal disahkan : 26 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 26 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 146
Tambahan Lembaran Negara : 5907

Abstraksi

UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2016
tentang
Pengampunan Pajak


Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 131
Tambahan Lembaran Negara : 5899

Abstraksi

UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2016
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang


Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 130
Tambahan Lembaran Negara : 5898

Abstraksi

UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2016
tentang
Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan


Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 70
Tambahan Lembaran Negara : 5872

Abstraksi

UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2016
tentang
Penyandang Disabilitas

Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 69
Tambahan Lembaran Negara : 5871

Abstraksi

UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2016
tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Tanggal disahkan : 14 April 2016
Tanggal diundangkan : 14 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 68
Tambahan Lembaran Negara : 5870

Abstraksi

UU No.6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 6 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)


Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 60
Tambahan Lembaran Negara : 5866

Abstraksi

UU No.5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 59
Tambahan Lembaran Negara : 5865

Abstraksi

UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 4 Tahun 2016
tentang
Tabungan Perumahan Rakyat


Tanggal disahkan : 24 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 24 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 55
Tambahan Lembaran Negara : 5863

Abstraksi

UU No.3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 3 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)

Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 19 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 11
Tambahan Lembaran Negara : 5837

Abstraksi

UU No.2 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 2 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan :15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 10
Tambahan Lembaran Negara : 5836

Abstraksi

UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 1 Tahun 2016
tentang
Penjaminan


Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 9
Tambahan Lembaran Negara : 5835

Abstraksi

UU No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia
No.14 Tahun 2015
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Tanggal disahkan : 25 November 015
Tanggal diundangkan : 25 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 278
Tambahan Lembaran Negara : 5767

Abstraksi

UU No.13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Tanggal disahkan : 18 November 2015
Tanggal diundangkan : 18 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 277
Tambahan Lembaran Negara : 5766

Abstraksi

UU No. 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2015
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Tanggal disahkan : 1 Oktober 2015
Tanggal diundangkan : 1 Oktober 2015
Lembaran Negara (LN) : 219
Tambahan Lembaran Negara : 5741

Abstraksi

UU No.11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2015
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Tanggal disahkan : 6 Agustus 2015
Tanggal diundangkan : 6 Agustus 2015
Lembaran Negara (LN) : 182
Tambahan Lembaran Negara : 5727

Abstraksi

UU No.10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Tanggal disahkan : 20 Mei 2015
Tanggal diundangkan : 20 Mei 2015
Lembaran Negara (LN) : 107
Tambahan Lembaran Negara : 5698

Abstraksi

UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 58
Tambahan Lembaran Negara : 5679

Abstraksi

UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2015
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 57
Tambahan Lembaran Negara : 5678

Abstraksi

UU No.7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 50
Tambahan Lembaran Negara : 5675

Abstraksi

UU No.6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)

Undang-Undang Republik Indonesia
No.6 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 49
Tambahan Lembaran Negara : 5674

Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015

• UU NO. 5, LN 2015/NO. 49, TLN. NO. 5674 LL SETNEG : 9 HLM
  
  UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)
  
  - Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013, dilanjutkan dengan membentuk undang-undang.
  - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah :Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
  
  CATATAN :
  - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2015
  - Undang-Undang ini terdiri 2 pasal.
  - Penjelasan 5 hlm, Lampiran 36 hlm.
  
  
• Bidang : 
• Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
• Komisi I

Salinan dokumen ini dapat diunduh di http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1632.pdf

UU No.5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 48
Tambahan Lembaran Negara : 5673

Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015

• UU NO. 5, LN 2015/NO. 48, TLN. NO. 5673, LL SETNEG : 9 HLM
  
  UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)
  
  - Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013, dilanjutkan dengan membentuk undang-undang.
  - Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational crime).
  - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
  
  CATATAN :- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2015
  - Undang-Undang ini terdiri 2 pasal.
  - Penjelasan 5 hlm, lampiran 44 hlm.
  
  Bidang :
• Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
• Komisi I

salinan dokumennya dapat diakses di http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1631.pdf

UU No.4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Undang Undang Republik Indonesia
No. 4 tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 47
Tambahan Lembaran Negara : 5672

UU No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

UU Republik Indonesia No.3 Tahun 2015
tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Tanggal disahkan : 6 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 6 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 44
Tambahan Lembaran Negara : 5669

Abstraksi

UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 24
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5657

Abstraksi ...

UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang

UU Republik Indonesia  No 1 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang

Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 23
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5656

Abstraksi : ....

Produk UU Tahun 2018

Halo rekan-rekan Politik Indonesia

Tahun 2018 akan segera berakhir, dan DPR hanya dapat mensahkan 9 UU hingga Oktober 2018 melalui situs resmi DPR. Berikut ini daftarnya :

Produk UU Tahun 2017

Masuk di tahun 2017, program legislasi menghasilkan 18 UU yang disahkan. Tahun sebelumnya menghasilkan 20 produk, tahun 2017 hasilkan 18 produk. Sepertinya DPR dengan segala keterbatasan waktu kerjanya bisa diambil rata-rata menghasilkan 18-20 UU setiap tahunnya.

Berikut ini daftar 18 UU yang disahkan selama tahun 2017 :

Produk UU Tahun 2016

Halo pengamat politik Indonesia !
Secara ringkas, total RUU yang masuk dalam program legislasi DPR periode 2015-2019 ada 211 (termasuk kumulatif). Selama tahun 2015 sudah terbit 14 UU yang disahkan di gedung DPR. Sehingga 211 - 14 =  197 ruu yang tersisa.

Berikut ini daftar produk UU Tahun 2016 untuk memenuhi sisa utang kerja program legislasi DPR tahun sebelumnya. Total ada 20 UU yang terbit dan disahkan.

Produk UU tahun 2015

Halo Politikus Indonesia

Sudah baca tentang PROLEGNAS 2015-2019 di artikel sebelumnya kan ?
Total ada 185-211 RUU (termasuk kumulatif) yang menjadi program legislasi anggota dewan. Selama tahun 2015 ada 14 UU yang ditetapkan dan disahkan. Berikut ini daftar judul produknya :

PROLEGNAS 2015-2019

Siapa bilang orang politik itu tidak punya produk ? Ada.
Produk politik yang dapat dipertanggung jawabkan dari seorang politikus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) salah satunya ada pada Progam Legislasi Nasional atau PROLEGNAS.

Berikut ini daftar produk legislasi (periode 2015-2019) yang menunjukkan judul rancangan uu (RUU), Pengusul, dan Nomor Urut ketika dicatatkan dalam daftar urut. Apa yang saya tampilkan ini sudah diurutkan berdasarkan abjad huruf pada judul RUU untuk memudahkan pembacaan.

Total ada 185 pengajuan RUU
Berdasarkan pengusul dari DPD ada 12 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR ada 73 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & DPD ada 16 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & Pemerintah ada 22 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR, Pemerintah & DPD ada 5 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah ada 51 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah & DPD ada 5 RUU

Juga ada tambahan yang disebut dengan Prolegnas Kumulatif. Disini tidak saya cantumkan di sini agar tidak terlalu panjang scrolling nya. Total ada 26 RUU kumulatif dengan pengusul Pemerintah (24 RUU), Pemerintah & DPR (1 RUU) dan pengusul DPR (1 RUU)

NO	JUDUL RUU	PENGUSUL
79.	RUU tentang Arsitek	DPR
91.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD
89.	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH
128.	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	DPD
58.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH
156.	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH
93.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
48.	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH
28.	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR
99.	RUU tentang Geologi	DPR, DPD
185.	RUU tentang Hak atas Tanah Adat	DPD
41.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
34.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR
52.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
168.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR
76.	RUU tentang Jalan	DPR, DPD
137.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
78.	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR
102.	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	DPR, PEMERINTAH, DPD
166.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR
6.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR, PEMERINTAH
117.	RUU tentang Kebidanan	DPR, DPD
127.	RUU tentang Kebudayaan	DPR
75.	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR
163.	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan	DPR
118.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
107.	RUU tentang Kepalangmerahan	PEMERINTAH
110.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR
173.	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH
94.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
33.	RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
57.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH
171.	RUU Tentang Konsultan Pajak	DPR
9.	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR, PEMERINTAH, DPD
88.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
147.	RUU tentang Lelang	PEMERINTAH
155.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH
109.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	DPR
45.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR
46.	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
90.	RUU tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH
60.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH
157.	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
141.	RUU tentang Pajak Penghasilan	PEMERINTAH, DPD
158.	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	PEMERINTAH
29.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
49.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
64.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR, PEMERINTAH
140.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
37.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR, PEMERINTAH
115.	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR, DPD
55.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH
152.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPD
161.	RUU tentang Pengampunan Pajak	PEMERINTAH
124.	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	DPR, PEMERINTAH
121.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
104.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR
176.	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD
143.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH, DPD
98.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR
10.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH
26.	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD
81.	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR
167.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR
61.	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)	DPR, DPD
136.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	DPR, PEMERINTAH
151.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
159.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
148.	RUU tentang Penjaminan	DPR
149.	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
105.	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR
30.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan	DPD
20.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR, PEMERINTAH
44.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH
82.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR
153.	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR, DPD
162.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
32.	RUU tentang Perkumpulan	DPR, PEMERINTAH, DPD
69.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
42.	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR, DPD
13.	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	PEMERINTAH
113.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
114.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
111.	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	DPR, PEMERINTAH
184.	RUU tentang Permusikan	DPR
4.	RUU tentang Persandian	DPR, PEMERINTAH
53.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH
21.	RUU tentang Pertanahan	DPR
86.	RUU tentang Pertembakauan	DPR
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	PEMERINTAH
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH
96.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
67.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	DPR, PEMERINTAH
106.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR, DPD
50.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
130.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR, DPD
146.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR, DPD
71.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR, DPD
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	PEMERINTAH, DPD
101.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
123.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
174.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	PEMERINTAH
74.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR, PEMERINTAH
138.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR, DPD
97.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	PEMERINTAH
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
39.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR, PEMERINTAH
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR, PEMERINTAH, DPD
126.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR, PEMERINTAH, DPD
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR, DPD
112.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	PEMERINTAH
144.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR, PEMERINTAH
150.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	PEMERINTAH
180.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR
154.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR, DPD
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH, DPD
142.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMERINTAH, DPD
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR, DPD
100.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
175.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH
119.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	DPR
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR, PEMERINTAH
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	PEMERINTAH
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
179.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR
122.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH
131.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR
54.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR, PEMERINTAH
170.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
134.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR, PEMERINTAH
92.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR, PEMERINTAH
169.	RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
165.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
83.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR
116.	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial	DPR
95.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
87.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
145.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
139.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR
177.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR
62.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR
72.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR, PEMERINTAH
68.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR, PEMERINTAH
66.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR, DPD
133.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR
19.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
164.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH
132.	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH
120.	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR
108.	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	DPR
27.	RUU tentang Provinsi Bali	DPD
8.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
5.	RUU tentang Rahasia Negara	DPR, PEMERINTAH
178.	RUU tentang Sanitasi.	DPR
182.	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR
25.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR, PEMERINTAH
125.	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR, PEMERINTAH
31.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
129.	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
80.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
183.	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR
22.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	DPR, PEMERINTAH
160.	RUU tentang Tabungan Haji	DPR
77.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
103.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR
14.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
70.	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	PEMERINTAH

SUMBER : http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list

5/10/2018