Selasa, 25 September 2018

Deklarasi Damai SBY Walkout 2 BBC Indonesia

SBY 'walk out' kampanye damai: Projo tolak tuntutan minta maaf

  • 23 September 2018

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief memperingatkan kemungkinan 'serangan balasan' jika Projo tidak meminta maaf untuk tindakan melakukan 'provokasi' terhadap Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan kampanye Pemilu 2019, yang membuat ketua Umum PD itu melakukan 'walk out' dan tidak mengikuti deklarasi damai.

Namun Ketua Projo, relawan pro Jokowi, Budi Arie Setiadi menolak. "Meminta maaf untuk apa? kami hanya bernyanyi-nyanyi 'Jokowi Lagi, Jokowi Lagi, bukan provokasi sama sekali," katanya kepada BBC, melalui pesan tertulis.
Sementara anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan, "kemungkinan (provokasi dan atribut pendukung) itu terjadi luar area Deklarasi (Kampanye Damai,)" katanya. Karena kalau di luar area, ya ada bendera macam-macam: tagar 2019 ganti presiden pun ada," kata Hasyim Asy'ari kepada wartawan.
Dalam peristiwa di pagi hari, Minggu (23/9) itu, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan Monas sebelum dibacakannya deklarasi Pemilu Damai sebagai 'protes' terhadap munculnya atribut dan teriakan sejumlah pendukung Jokowi yang diduga anggota organisasi Projo (Pro Jokowi).
"Pihak kami sudah tertib, tetapi ada pihak lain yang melanggar ketentuan," kata SBY kepada wartawan. Karenanya, katanya, mereka walk out.
Berlangsung di Lapangan Silang Monas, dua pasangan calon presiden, Joko Widodo dan Maruf Amien serta Prabowo dan Sandiaga Uno, serta para ketua partai memulai periode kampanye pilpres dan pileg 2019 dengan mendeklarasikan 'kampanye damai.'
Susilo Bambang Yudhoyono adalah juga Ketua Umum Partai Demokrat, yang dalam Pilpres 2019 mendatang berada di kubu Koalisi Indonesia Adil dan Sejahtera yang mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Mengenakan pakaian adat suku Banjar, Kalimantan, SBY awalnya menumpang sebuah mobil golf bersama Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, partai pendukung Prabowo lainnya, menjelang diresmikannya masa kampanye yang dimulai pada hari Minggu tanggal 23 September ini dan akan berakhir pada 13 April 2019.
Namun, "Baru kira-kira lima menit tadi ikut karnaval itu, beliau turun dan walkout meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali (pelanggaran terhadap) aturan main," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Monas, seperti dikutip Detikcom.
Dilaporkan Republika, saat mengikuti karnaval pra-deklarasi, mobil rombongan SBY dan Zulkifli Hasan bergerak tak jauh dari suatu rombongan massa yang membawa bendera Projo,.
Sejumlah orang melontarkan yel, 'Jokowi Satu Kali Lagi', yang diarahkan kepada mereka. Akhirnya, "SBY dan Zulkifli bersama Sekjen PAN Eddy Soeparno serta dua putera SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro alias Ibas, turun dari mobil golf dan berjalan kaki kembali ke arah panggung utama."
Saat itu kampanye belum dimulai resmi, dan dalam kesepakatannya, acara itu hanya menggunakan atribut dari KPU, dan para peserta Pemilu tidak boleh membawa atribut masing-masing.
"Kami mengikuti aturan, ketika rombongan kami bersama SBY melintas, kami mendapat teriakan dari sebelah kanan dan kami melihat bendera 'Projo' ini kami anggap ketidakadilan dalam deklarasi kampanye damai," kata Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip Republika.
Budi Arie Setiadi yang menolak meminta maaf, menyampaikan versi yang berbeda, ketika diminta tanggapannya oleh Ging Ginanjar dari BBC News indonesia.
"Waktu rombongan Pak SBY melintas, kami memang berteriak, Pak SBY ayo dukung Jokowi. Tetapi apakah ini salah?" tanya Arie Budi yang dikenal dengan sebutan Muni.

"Nyatanya kan banyak juga kader Partai Demokrat juga yang mendukung Jokowi di berbagai daerah seperti Pakde Karwo dan (Gubernur Papua) Lucas Enembe. Jadi wajar saja kalau kami mengajak Pak SBY sebagai tokoh nasional PD. Kalau pun enggak mau, enggak apa- apa juga," kata Budi berkilah.
Saat berlangsungnya acara, pembawa acara terdengar menyerukan agar para peserta menurunkan atribut partai dan organisasi masing-masing.
Karena aksi walkout itu, Partai Demokrat dan PAN tidak ikut menandatangani Deklarasi Kampanye Damai. Namun menurut Sekjen PD, Hinca Panjaitan, mereka akan mengadukan masalah ini ke Bawaslu.
Wakil Sekjen PD menuntut Projo meminta maaf atas perlakuan mereka terhadap SBY, yang dalam cuitan itu disebutnya sebagai 'simbol Partai Demokrat.'

sumber : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45617029

Deklarasi Damai SBY Walkout 1 Tempo

SBY Walk Out, Demokrat: Deklarasi Damai Curang, Apalagi Nanti

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada


TEMPO.COJakarta - Kepala Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan insiden yang terjadi saat deklarasi Pemilu 2019 damai di Monas pada Ahad, 23 September 2018 akan berbuntut panjang. “Deklarasi kampanye awal saja sudah curang, bagaimana dengan selanjutnya?” katanya saat dihubungi pada Senin, 24 September 2018. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY walk out dari acara deklarasi tersebut.
Ferdinand mengatakan Demokrat telah melayangkan keberatan kepada KPU. “Hanya menyampaikan protes saja,” kata dia, Senin, 24 September 2018. Ferdinand mengatakan partainya tak berniat melaporkan kejadian ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau kepolisian.
Selain tak mau berlarut-larut membesarkan persoalan, ia yakin masyarakat sudah bisa menilai tanpa tindakan lapor-melapor. “Lagi pula, kami tidak berharap banyak kepada Bawaslu maupun KPU,” kata dia.
Dugaan kecurangan ini, kata dia, bisa menyebabkan untung-rugi buat kedua kubu. Apalagi untuk kubu oposisi. Bisa saja oposisi rugi akibat munculnya suara, opini, dan pemberitaan atas tindakan kecurangan. “Namun, soal untung dan rugi itu tidak bisa dilihat saat ini juga,” kata Ferdinand.
Sebelumnya, SBY meninggalkan lokasi deklarasi kampanye damai karena bersirobok dengan rombongan massa pendukung Joko Widodo -Ma’aruf Amin yang ramai mengenakan atribut kampanye. SBY mengaku tak nyaman. sebab, KPU telah mengatur, dalam kampanye damai, para paslon dan pendukungnya tidak diperkenankan mengenakan atribut apa pun yang berhubungan dengan simbol pemenangan. KPU juga meminta masing-masing paslon tak membawa massa lebih dari 100 orang.

sumber :  https://nasional.tempo.co/read/1129464/sby-walk-out-demokrat-deklarasi-damai-curang-apalagi-nanti

Deklarasi Damai Masa Kampanye

Semarak dan Sukses, Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019

Tanggal : 23 Sep 2018 13:17:00 • Penulis : admin KPU.go.id


Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 berjalan semarak dan sukses. Acara yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas) Minggu (23/9/2018) sejak pukul 07:00 WIB berhasil mengikat komitmen peserta pemilu untuk berkampanye secara damai, aman nyaman sejak hari ini hingga 13 April 2019.

Deklarasi sendiri menghadirkan para ketua dan pengurus partai politik tingkat nasional, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Mar’ruf Amin serta nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno juga para calon perseorangan DPD daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta.

Deklarasi diawali dengan karnaval jalan kaki mengelilingi Jalan Merdeka Utara, Merdeka Barat hingga ke Merdeka Selatan. Para peserta berpakaian adat kemudian menyosialisasikan diri mereka masing-masing kepada masyarakat yang kebetulan banyak menikmati akhir pekan dengan berolahraga dihari bebas kendaraan bermotor (car free day).

Usai berkeliling, peserta dan para simpatisan berkumpul kembali di Monas untuk membacakan Naskah Deklarasi Damai Pemilu 2019 yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman serta Ketua Bawaslu Abhan. Acara dilanjutkan dengan penandatangan prasasti deklarasi damai oleh peserta pemilu partai politik, capres cawapres serta calon perseorangan DPD. Sempat dilakukan juga pelepasan balon udara serta burung tanda deklarasi damai.

Dalam sambutannya, Arief mengatakan bahwa deklarasi kampanye damai bertujuan untuk meneguhkan komitmen peserta pemilu terhadap pentingya menjaga keutuhan NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Melaksanakan kampanye yang damai, demokratis dan mengedukasi pemilih, melaksanakan dan menyosialisasikan peserta pemilui 2019,” ujar Arief.  

Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah “Kampanye Anti SARA dan Hoaxuntuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat”. Arief juga melaporkan bahwa KPU telah menetapkan 16 parpol peserta pemilu, 4 partai politik lokal, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 807 calon DPD. Selain itu KPU juga telah ditetapkan DCT Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota pada 20 September 2018.

“Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019, masa kampanye telah dimulai hari ini, 23 September 2018 sampai 13 April 2019,” tuturnya.

KPU menurut Arief berharap selama masa kampanye, peserta pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode yang sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. Lembaganya juga menyarankan agar kampanye lebih dimaksudkan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program atau citra diri peserta pemilu. “Kegiatan kampanye menurutnya merupakan upaya peserta pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih dan diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih,” tambahnya.

Diakhir sambutan, KPU berharap agar peserta pemilu dapat memanfaatkan masa kampanye melalui kegiatan kampanye yang damai, tertib, tidak melakukan politisasi SARA, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan politik uang dan tidak saling menghujat atau menghina. “Manfaatkanlah masa kampanye sebaik-baiknya untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program peserta pemilu. Dengan terselenggaranya kegiatan ini KPU juga berharap agar pemilih menggunakan hak pilihnya pada Rabu 17 April 2019,” tutup Arief. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6567/Semarak-dan-Sukses-Deklarasi-Kampanye-Damai-Pemilu-2019/berita

Senin, 24 September 2018

Pilpres 2019 : Nomor Urut


Sah, Pilpres 2019 Jokowi-Maruf 01, Prabowo-Sandi 02

Tanggal : 21 Sep 2018 22:25:05 • Penulis : admin KPU.go.id

Jakarta, kpu.go.id – Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019 selesai dilaksanakan Jumat (21/9/2018). Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat nomor urut 01 sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh nomor urut 02.
Rapat Pleno Terbuka dimulai sekira pukul 20.20 WIB, diawali dengan pembacaan dasar hukum tahapan pengundian nomor urut oleh Ketua KPU Arief Budiman yang tertuang dalam pasal 235 ayat 2 dan 3 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 serta pasal 31 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 22 Tahun 2018.
Arief kemudian memberikan penjelasan terkait tata cara pengundian, dimana penentuan nomor urut diawali dengan pengambilan bola kristal berisi angka 1-10 oleh masing-masing cawapres. Angka dari bola kristal selanjutnya menentukan urutan pengambilan tabung oleh capres. Angka terkecil dari bola kristal akan memberikan capres mengambil tabung pertama dan angka yang lebih besar mengambil tabung urutan selanjutnya.
Hasil dari pengambilan bola kristal secara bersama, cawapres Sandiaga mendapatkan angka 1, sementara cawapres Ma’ruf mendapat angka 10. Pengundian pun berlanjut dengan pengambilan tabung berisi nomor urut oleh capres Prabowo dikesempatan pertama, diikuti Joko Widodo dikesempatan selanjutnya. Hasil dari pengambilan keduanya, Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat nomor urut 01, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh nomor urut 02.
“Penetapan nomor urut ini dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,” ucap Arief.
Selanjutnya oleh KPU, masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menerima plakat nomor urut pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dibacakan juga Berita Acara (BA) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019.
Dalam penjelasan sebelumnya, Arief mengatakan bahwa nomor urut yang telah ditetapkan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar pasangan calon. Nomor urut bagi pasangan calon juga sebagaimana nama merupakan citra diri yang dapat digunakan untuk berkampanye. Sedangkan bagi KPU, nama dan nomor urut pasangan calon menjadi dasar untuk menyiapkan logistik pemilihan presiden dan wakil presiden. “Sekaligus untuk menyosialisasikan kepada masyarakat,” kata Arief.
Hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut, jajaran Komisioner KPU RI Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Wahyu Setiawan serta Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim. Para pengurus partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bawaslu RI, DKPP serta pihak kepolisian. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

sumber:http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6558/Sah-Pilpres-2019-Jokowi-Maruf-01-Prabowo-Sandi-02/berita-terkini

Jadwal Resmi PEMILU 2019

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

TanggalTahapan
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari - 21 Agustus 2019Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 - 18 Maret 2019Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 17 April 2019Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 6 April 2018Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November 2018Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September - 16 April 2019Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 - 2 Mei 2019Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019Masa Tenang
8 April 2019 - 17 April 2019Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 22 mei 2019Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusulPenyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusulPentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan makamah konstitusi dibacakanPenetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019Pengucapan Sumpah /Janji
sumber : https://infopemilu.kpu.go.id/