Jumat, 19 Oktober 2018

UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia
No.20 Tahun 2016
tentang
Merek dan Indikasi Geografis

Tanggal disahkan : 25 November 2016
Tanggal diundangkan : 25 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 252
Tambahan Lembaran Negara : 5953

Abstraksi

UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tanggal disahkan : 25 November 2016
Tanggal diundangkan : 25 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 251
Tambahan Lembaran Negara : 5952

Abstraksi

UU No.18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 18 Tahun 2016
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Tanggal disahkan : 17 November 2016
Tanggal diundangkan : 18 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 240
Tambahan Lembaran Negara : 5948

Abstraksi

UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No.17 Tahun 2016
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Tanggal disahkan : 9 November 2016
Tanggal diundangkan : 9 November 2016
Lembaran Negara (LN) : 237
Tambahan Lembaran Negara : 5946

Abstraksi

UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Undang-Undang Republik Indonesia
No.16 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)


Tanggal disahkan : 24 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 25 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 204
Tambahan Lembaran Negara : 5939

Abstraksi

UU No.15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia
No.15 Tahun 2016
tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Tanggal disahkan : 6 Oktober 2016
Tanggal diundangkan : 6 Oktober 2016
Lembaran Negara (LN) : 193
Tambahan Lembaran Negara : 5931

Abstraksi

UU No.14 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 14 Tahun 2016
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Tanggal disahkan : 28 September 2016
Tanggal diundangkan : 28 September 2016
Lembaran Negara (LN) : 189
Tambahan Lembaran Negara : 5930

Abstraksi

Kamis, 18 Oktober 2018

UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia
No.13 Tahun 2016
tentang
Paten


Tanggal disahkan : 26 Agustus 2016
Tanggal diundangkan : 26 Agustus 2016
Lembaran Negara (LN) : 176
Tambahan Lembaran Negara : 5922

Abstraksi

UU No.12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2016
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016


Tanggal disahkan : 26 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 26 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 146
Tambahan Lembaran Negara : 5907

Abstraksi

UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2016
tentang
Pengampunan Pajak


Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 131
Tambahan Lembaran Negara : 5899

Abstraksi

UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2016
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang


Tanggal disahkan : 1 Juli 2016
Tanggal diundangkan : 1 Juli 2016
Lembaran Negara (LN) : 130
Tambahan Lembaran Negara : 5898

Abstraksi

UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2016
tentang
Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan


Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 70
Tambahan Lembaran Negara : 5872

Abstraksi

UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2016
tentang
Penyandang Disabilitas

Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 69
Tambahan Lembaran Negara : 5871

Abstraksi

UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2016
tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Tanggal disahkan : 14 April 2016
Tanggal diundangkan : 14 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 68
Tambahan Lembaran Negara : 5870

Abstraksi

UU No.6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 6 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)


Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 60
Tambahan Lembaran Negara : 5866

Abstraksi

UU No.5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan : 30 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 30 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 59
Tambahan Lembaran Negara : 5865

Abstraksi

Rabu, 17 Oktober 2018

UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 4 Tahun 2016
tentang
Tabungan Perumahan Rakyat


Tanggal disahkan : 24 Maret 2016
Tanggal diundangkan : 24 Maret 2016
Lembaran Negara (LN) : 55
Tambahan Lembaran Negara : 5863

Abstraksi

Selasa, 16 Oktober 2018

UU No.3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 3 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities)

Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 19 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 11
Tambahan Lembaran Negara : 5837

Abstraksi

UU No.2 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 2 Tahun 2016
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan :15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 10
Tambahan Lembaran Negara : 5836

Abstraksi

UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 1 Tahun 2016
tentang
Penjaminan


Tanggal disahkan : 15 Januari 2016
Tanggal diundangkan : 15 Januari 2016
Lembaran Negara (LN) : 9
Tambahan Lembaran Negara : 5835

Abstraksi

UU No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia
No.14 Tahun 2015
tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Tanggal disahkan : 25 November 015
Tanggal diundangkan : 25 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 278
Tambahan Lembaran Negara : 5767

Abstraksi

UU No.13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Tanggal disahkan : 18 November 2015
Tanggal diundangkan : 18 November 2015
Lembaran Negara (LN) : 277
Tambahan Lembaran Negara : 5766

Abstraksi

UU No. 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2015
tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Tanggal disahkan : 1 Oktober 2015
Tanggal diundangkan : 1 Oktober 2015
Lembaran Negara (LN) : 219
Tambahan Lembaran Negara : 5741

Abstraksi

UU No.11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2015
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Tanggal disahkan : 6 Agustus 2015
Tanggal diundangkan : 6 Agustus 2015
Lembaran Negara (LN) : 182
Tambahan Lembaran Negara : 5727

Abstraksi


UU No.10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Tanggal disahkan : 20 Mei 2015
Tanggal diundangkan : 20 Mei 2015
Lembaran Negara (LN) : 107
Tambahan Lembaran Negara : 5698

Abstraksi

UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 58
Tambahan Lembaran Negara : 5679

Abstraksi

UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2015
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Tanggal disahkan : 18 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 18 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 57
Tambahan Lembaran Negara : 5678

Abstraksi

UU No.7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 50
Tambahan Lembaran Negara : 5675

Abstraksi

UU No.6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)

Undang-Undang Republik Indonesia
No.6 Tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 49
Tambahan Lembaran Negara : 5674

Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015


UU No.5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 tahun 2015
tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 48
Tambahan Lembaran Negara : 5673

Abstraksi
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM- PERJANJIAN EKSTRADISI 2015


UU No.4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Undang Undang Republik Indonesia
No. 4 tahun 2015
tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)

Tanggal disahkan : 10 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 10 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 47
Tambahan Lembaran Negara : 5672


Jumat, 12 Oktober 2018

UU No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

UU Republik Indonesia No.3 Tahun 2015
tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Tanggal disahkan : 6 Maret 2015
Tanggal diundangkan : 6 Maret 2015
Lembaran Negara (LN) : 44
Tambahan Lembaran Negara : 5669

Abstraksi

UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 24
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5657

Abstraksi ...

UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang

UU Republik Indonesia  No 1 Tahun 2015
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang

Tanggal disahkan : 2 Februari 2015
Tanggal diundangkan : 2 Februari 2015
Lembaran Negara (LN) : 23
Tambahan Lembaran Negara (TLN) : 5656

Abstraksi : ....

Produk UU Tahun 2018

Halo rekan-rekan Politik Indonesia

Tahun 2018 akan segera berakhir, dan DPR hanya dapat mensahkan 9 UU hingga Oktober 2018 melalui situs resmi DPR. Berikut ini daftarnya :

Produk UU Tahun 2017

Masuk di tahun 2017, program legislasi menghasilkan 18 UU yang disahkan. Tahun sebelumnya menghasilkan 20 produk, tahun 2017 hasilkan 18 produk. Sepertinya DPR dengan segala keterbatasan waktu kerjanya bisa diambil rata-rata menghasilkan 18-20 UU setiap tahunnya.

Berikut ini daftar 18 UU yang disahkan selama tahun 2017 :

Produk UU Tahun 2016

Halo pengamat politik Indonesia !
Secara ringkas, total RUU yang masuk dalam program legislasi DPR periode 2015-2019 ada 211 (termasuk kumulatif). Selama tahun 2015 sudah terbit 14 UU yang disahkan di gedung DPR. Sehingga 211 - 14 =  197 ruu yang tersisa.

Berikut ini daftar produk UU Tahun 2016 untuk memenuhi sisa utang kerja program legislasi DPR tahun sebelumnya. Total ada 20 UU yang terbit dan disahkan.

Jumat, 05 Oktober 2018

Produk UU tahun 2015

Halo Politikus Indonesia

Sudah baca tentang PROLEGNAS 2015-2019 di artikel sebelumnya kan ?
Total ada 185-211 RUU (termasuk kumulatif) yang menjadi program legislasi anggota dewan. Selama tahun 2015 ada 14 UU yang ditetapkan dan disahkan. Berikut ini daftar judul produknya :

PROLEGNAS 2015-2019

Siapa bilang orang politik itu tidak punya produk ? Ada.
Produk politik yang dapat dipertanggung jawabkan dari seorang politikus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) salah satunya ada pada Progam Legislasi Nasional atau PROLEGNAS.

Berikut ini daftar produk legislasi (periode 2015-2019) yang menunjukkan judul rancangan uu (RUU), Pengusul, dan Nomor Urut ketika dicatatkan dalam daftar urut. Apa yang saya tampilkan ini sudah diurutkan berdasarkan abjad huruf pada judul RUU untuk memudahkan pembacaan.

Total ada 185 pengajuan RUU
Berdasarkan pengusul dari DPD ada 12 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR ada 73 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & DPD ada 16 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & Pemerintah ada 22 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR, Pemerintah & DPD ada 5 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah ada 51 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah & DPD ada 5 RUU

Juga ada tambahan yang disebut dengan Prolegnas Kumulatif. Disini tidak saya cantumkan di sini agar tidak terlalu panjang scrolling nya. Total ada 26 RUU kumulatif dengan pengusul Pemerintah (24 RUU), Pemerintah & DPR (1 RUU) dan pengusul DPR (1 RUU)

NOJUDUL RUUPENGUSUL
79.RUU tentang ArsitekDPR
91.RUU tentang Badan Usaha Milik DaerahDPD
89.RUU tentang Bahan KimiaPEMERINTAH
128.RUU tentang Bahasa dan Kesenian DaerahDPD
58.RUU tentang Balai Harta PeninggalanPEMERINTAH
156.RUU tentang Bea MateraiPEMERINTAH
93.RUU tentang Ekonomi KreatifDPD
48.RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)PEMERINTAH
28.RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga PerwakilanDPR
99.RUU tentang GeologiDPR, DPD
185.RUU tentang Hak atas Tanah AdatDPD
41.RUU tentang Hukum Acara PerdataPEMERINTAH
34.RUU tentang Hukum Acara PidanaDPR
52.RUU tentang Jabatan HakimDPR
168.RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahDPR
76.RUU tentang JalanDPR, DPD
137.RUU tentang Jaring Pengaman Sistem KeuanganPEMERINTAH
78.RUU tentang Jasa KonstruksiDPR
102.RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan GenderDPR, PEMERINTAH, DPD
166.RUU tentang Keamanan LautDPR
6.RUU tentang Keamanan NasionalDPR, PEMERINTAH
117.RUU tentang KebidananDPR, DPD
127.RUU tentang KebudayaanDPR
75.RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)DPR
163.RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang PertekstilanDPR
118.RUU tentang Kekarantinaan KesehatanPEMERINTAH
107.RUU tentang KepalangmerahanPEMERINTAH
110.RUU tentang Ketahanan KeluargaDPR
173.RUU tentang Ketenaganukliran.PEMERINTAH
94.RUU tentang Kewirausahaan NasionalDPR
33.RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum PidanaPEMERINTAH
57.RUU tentang Komisi Kebenaran dan RekonsiliasiPEMERINTAH
171.RUU Tentang Konsultan PajakDPR
9.RUU tentang Konvergensi TelematikaDPR, PEMERINTAH, DPD
88.RUU tentang Larangan Minuman BeralkoholDPR
147.RUU tentang LelangPEMERINTAH
155.RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan IndonesiaPEMERINTAH
109.RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan PesantrenDPR
45.RUU tentang Mahkamah AgungDPR
46.RUU tentang MerekPEMERINTAH
90.RUU tentang Metrologi LegalPEMERINTAH
60.RUU tentang Narkotika dan PsikotropikaPEMERINTAH
157.RUU tentang Pajak Bumi dan BangunanPEMERINTAH
141.RUU tentang Pajak PenghasilanPEMERINTAH, DPD
158.RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang MewahPEMERINTAH
29.RUU tentang Partisipasi MasyarakatDPD
49.RUU tentang PatenPEMERINTAH
64.RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya GenetikDPR, PEMERINTAH
140.RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang KartalPEMERINTAH
37.RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDPR, PEMERINTAH
115.RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah TanggaDPR, DPD
55.RUU tentang Pemindahan Narapidana AntarnegaraPEMERINTAH
152.RUU tentang Pengadaan Barang dan JasaDPD
161.RUU tentang Pengampunan PajakPEMERINTAH
124.RUU tentang Pengawasan KetenagakerjaanDPR, PEMERINTAH
121.RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli IndonesiaDPR
104.RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan UmrahDPR
176.RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.DPD
143.RUU tentang Pengelolaan Kekayaan NegaraPEMERINTAH, DPD
98.RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya AlamDPR
10.RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan NegaraPEMERINTAH
26.RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan CianjurDPD
81.RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah KepulauanDPR
167.RUU tentang Penghapusan Kekerasan SeksualDPR
61.RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)DPR, DPD
136.RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang DaerahDPR, PEMERINTAH
151.RUU tentang PenilaiPEMERINTAH
159.RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli DaerahDPR
148.RUU tentang PenjaminanDPR
149.RUU tentang Penjaminan PolisPEMERINTAH
105.RUU tentang Penyandang DisabilitasDPR
30.RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah KepulauanDPD
20.RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan UmumDPR, PEMERINTAH
44.RUU tentang Perampasan Aset Tindak PidanaPEMERINTAH
82.RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalDPR
153.RUU tentang Perekonomian NasionalDPR, DPD
162.RUU tentang PerkelapasawitanDPR
32.RUU tentang PerkumpulanDPR, PEMERINTAH, DPD
69.RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan NelayanDPR
42.RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat AdatDPR, DPD
13.RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi PribadiPEMERINTAH
113.RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar NegeriDPR
114.RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaDPR
111.RUU tentang Perlindungan Umat BeragamaDPR, PEMERINTAH
184.RUU tentang PermusikanDPR
4.RUU tentang PersandianDPR, PEMERINTAH
53.RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan KomanditerPEMERINTAH
21.RUU tentang PertanahanDPR
86.RUU tentang PertembakauanDPR
18.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UUDPR
3.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)PEMERINTAH
135.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakPEMERINTAH
96.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraDPR
17.RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan DaerahPEMERINTAH
67.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen IndonesiaDPR, PEMERINTAH
106.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanDPR, DPD
50.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah PidanaPEMERINTAH
130.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanDPR, DPD
146.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana PensiunPEMERINTAH
24.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi NegaraDPR, DPD
71.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya TanamanDPR, DPD
56.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPEMERINTAH
59.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RIDPR
38.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPEMERINTAH, DPD
101.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiDPR
123.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPEMERINTAH
174.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.PEMERINTAH
43.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismePEMERINTAH
74.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanDPR
35.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanDPR, PEMERINTAH
138.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraDPR, DPD
97.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu PengetahuanPEMERINTAH
51.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang AdvokatDPR
39.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaDPR, PEMERINTAH
23.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikDPR, PEMERINTAH, DPD
126.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalDPR, PEMERINTAH, DPD
172.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.DPR
16.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi PapuaDPR, DPD
112.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaPEMERINTAH
144.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai TukarDPR
1.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian InternasionalDPR, PEMERINTAH
150.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin SimpananPEMERINTAH
180.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.DPR
154.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPEMERINTAH
84.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalDPR, DPD
36.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPEMERINTAH, DPD
142.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPEMERINTAH, DPD
73.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas TanamanDPR, DPD
100.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang EnergiDPR
63.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDPR
181.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.DPR
47.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain IndustriPEMERINTAH
14.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranDPR
175.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.DPD
12.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang PerfilmanDPR
11.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaPEMERINTAH
119.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga KesehatanDPR
2.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar NegeriDPR, PEMERINTAH
15.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang PosPEMERINTAH
40.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaDPR
179.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.DPR
122.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit MenularPEMERINTAH
131.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya RekamDPR
54.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPEMERINTAH
65.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan EkosistemnyaDPR, PEMERINTAH
170.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraDPR
134.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalDPR, PEMERINTAH
92.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenDPR, PEMERINTAH
169.RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganDPR
165.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPEMERINTAH
83.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMNDPR
116.RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan IndustrialDPR
95.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiDPR
87.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatDPR
145.RUU tentang Perubahan Harga RupiahPEMERINTAH
139.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanDPR
177.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.DPR
62.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi YudisialDPR
72.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDPR, PEMERINTAH
68.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananDPR, PEMERINTAH
66.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KehutananDPR, DPD
133.RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank IndonesiaDPR
19.RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahDPR
164.RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiPEMERINTAH
132.RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara PerpajakanPEMERINTAH
120.RUU tentang Praktik KefarmasianDPR
108.RUU tentang Praktik Pekerjaan SosialDPR
27.RUU tentang Provinsi BaliDPD
8.RUU tentang Radio Televisi Republik IndonesiaDPR
5.RUU tentang Rahasia NegaraDPR, PEMERINTAH
178.RUU tentang Sanitasi.DPR
182.RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.DPR
25.RUU tentang Sistem Pengawasan Intern PemerintahDPR, PEMERINTAH
125.RUU tentang Sistem PengupahanDPR, PEMERINTAH
31.RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik AgrariaDPR
129.RUU tentang Sistem PerbukuanDPR
80.RUU tentang Sistem Transportasi NasionalDPR
183.RUU tentang Sumber Daya AirDPR
22.RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPDDPR, PEMERINTAH
160.RUU tentang Tabungan HajiDPR
77.RUU tentang Tabungan Perumahan RakyatDPR
103.RUU tentang Tanggung Jawab Sosial PerusahaanDPR
14.RUU tentang Wawasan NusantaraDPD
70.RUU tentang Zona Tambahan IndonesiaPEMERINTAH

SUMBER : http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
5/10/2018