NO | JUDUL RUU | PENGUSUL |
79. | RUU tentang Arsitek | DPR |
91. | RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah | DPD |
89. | RUU tentang Bahan Kimia | PEMERINTAH |
128. | RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah | DPD |
58. | RUU tentang Balai Harta Peninggalan | PEMERINTAH |
156. | RUU tentang Bea Materai | PEMERINTAH |
93. | RUU tentang Ekonomi Kreatif | DPD |
48. | RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi) | PEMERINTAH |
28. | RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan | DPR |
99. | RUU tentang Geologi | DPR, DPD |
185. | RUU tentang Hak atas Tanah Adat | DPD |
41. | RUU tentang Hukum Acara Perdata | PEMERINTAH |
34. | RUU tentang Hukum Acara Pidana | DPR |
52. | RUU tentang Jabatan Hakim | DPR |
168. | RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah | DPR |
76. | RUU tentang Jalan | DPR, DPD |
137. | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan | PEMERINTAH |
78. | RUU tentang Jasa Konstruksi | DPR |
102. | RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender | DPR, PEMERINTAH, DPD |
166. | RUU tentang Keamanan Laut | DPR |
6. | RUU tentang Keamanan Nasional | DPR, PEMERINTAH |
117. | RUU tentang Kebidanan | DPR, DPD |
127. | RUU tentang Kebudayaan | DPR |
75. | RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) | DPR |
163. | RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan | DPR |
118. | RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan | PEMERINTAH |
107. | RUU tentang Kepalangmerahan | PEMERINTAH |
110. | RUU tentang Ketahanan Keluarga | DPR |
173. | RUU tentang Ketenaganukliran. | PEMERINTAH |
94. | RUU tentang Kewirausahaan Nasional | DPR |
33. | RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana | PEMERINTAH |
57. | RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | PEMERINTAH |
171. | RUU Tentang Konsultan Pajak | DPR |
9. | RUU tentang Konvergensi Telematika | DPR, PEMERINTAH, DPD |
88. | RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol | DPR |
147. | RUU tentang Lelang | PEMERINTAH |
155. | RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia | PEMERINTAH |
109. | RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren | DPR |
45. | RUU tentang Mahkamah Agung | DPR |
46. | RUU tentang Merek | PEMERINTAH |
90. | RUU tentang Metrologi Legal | PEMERINTAH |
60. | RUU tentang Narkotika dan Psikotropika | PEMERINTAH |
157. | RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan | PEMERINTAH |
141. | RUU tentang Pajak Penghasilan | PEMERINTAH, DPD |
158. | RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah | PEMERINTAH |
29. | RUU tentang Partisipasi Masyarakat | DPD |
49. | RUU tentang Paten | PEMERINTAH |
64. | RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik | DPR, PEMERINTAH |
140. | RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal | PEMERINTAH |
37. | RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | DPR, PEMERINTAH |
115. | RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | DPR, DPD |
55. | RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara | PEMERINTAH |
152. | RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa | DPD |
161. | RUU tentang Pengampunan Pajak | PEMERINTAH |
124. | RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan | DPR, PEMERINTAH |
121. | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia | DPR |
104. | RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah | DPR |
176. | RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara. | DPD |
143. | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara | PEMERINTAH, DPD |
98. | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam | DPR |
10. | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara | PEMERINTAH |
26. | RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur | DPD |
81. | RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan | DPR |
167. | RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual | DPR |
61. | RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) | DPR, DPD |
136. | RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah | DPR, PEMERINTAH |
151. | RUU tentang Penilai | PEMERINTAH |
159. | RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | DPR |
148. | RUU tentang Penjaminan | DPR |
149. | RUU tentang Penjaminan Polis | PEMERINTAH |
105. | RUU tentang Penyandang Disabilitas | DPR |
30. | RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan | DPD |
20. | RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum | DPR, PEMERINTAH |
44. | RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana | PEMERINTAH |
82. | RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | DPR |
153. | RUU tentang Perekonomian Nasional | DPR, DPD |
162. | RUU tentang Perkelapasawitan | DPR |
32. | RUU tentang Perkumpulan | DPR, PEMERINTAH, DPD |
69. | RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan | DPR |
42. | RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat | DPR, DPD |
13. | RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi | PEMERINTAH |
113. | RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri | DPR |
114. | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga | DPR |
111. | RUU tentang Perlindungan Umat Beragama | DPR, PEMERINTAH |
184. | RUU tentang Permusikan | DPR |
4. | RUU tentang Persandian | DPR, PEMERINTAH |
53. | RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer | PEMERINTAH |
21. | RUU tentang Pertanahan | DPR |
86. | RUU tentang Pertembakauan | DPR |
18. | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU | DPR |
3. | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) | PEMERINTAH |
135. | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak | PEMERINTAH |
96. | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | DPR |
17. | RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah | PEMERINTAH |
67. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia | DPR, PEMERINTAH |
106. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | DPR, DPD |
50. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana | PEMERINTAH |
130. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan | DPR, DPD |
146. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun | PEMERINTAH |
24. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara | DPR, DPD |
71. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | DPR, DPD |
56. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan | PEMERINTAH |
59. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI | DPR |
38. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | PEMERINTAH, DPD |
101. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | DPR |
123. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | PEMERINTAH |
174. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | PEMERINTAH |
43. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme | PEMERINTAH |
74. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan | DPR |
35. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan | DPR, PEMERINTAH |
138. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | DPR, DPD |
97. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan | PEMERINTAH |
51. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | DPR |
39. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | DPR, PEMERINTAH |
23. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik | DPR, PEMERINTAH, DPD |
126. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | DPR, PEMERINTAH, DPD |
172. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. | DPR |
16. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua | DPR, DPD |
112. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | PEMERINTAH |
144. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar | DPR |
1. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional | DPR, PEMERINTAH |
150. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | PEMERINTAH |
180. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. | DPR |
154. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | PEMERINTAH |
84. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal | DPR, DPD |
36. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia | PEMERINTAH, DPD |
142. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | PEMERINTAH, DPD |
73. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | DPR, DPD |
100. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi | DPR |
63. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | DPR |
181. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. | DPR |
47. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri | PEMERINTAH |
14. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | DPR |
175. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. | DPD |
12. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman | DPR |
11. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia | PEMERINTAH |
119. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan | DPR |
2. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri | DPR, PEMERINTAH |
15. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos | PEMERINTAH |
40. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | DPR |
179. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. | DPR |
122. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular | PEMERINTAH |
131. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | DPR |
54. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | PEMERINTAH |
65. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya | DPR, PEMERINTAH |
170. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | DPR |
134. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal | DPR, PEMERINTAH |
92. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | DPR, PEMERINTAH |
169. | RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | DPR |
165. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | PEMERINTAH |
83. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN | DPR |
116. | RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial | DPR |
95. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | DPR |
87. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | DPR |
145. | RUU tentang Perubahan Harga Rupiah | PEMERINTAH |
139. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | DPR |
177. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. | DPR |
62. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial | DPR |
72. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | DPR, PEMERINTAH |
68. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | DPR, PEMERINTAH |
66. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | DPR, DPD |
133. | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia | DPR |
19. | RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | DPR |
164. | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | PEMERINTAH |
132. | RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan | PEMERINTAH |
120. | RUU tentang Praktik Kefarmasian | DPR |
108. | RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial | DPR |
27. | RUU tentang Provinsi Bali | DPD |
8. | RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia | DPR |
5. | RUU tentang Rahasia Negara | DPR, PEMERINTAH |
178. | RUU tentang Sanitasi. | DPR |
182. | RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. | DPR |
25. | RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah | DPR, PEMERINTAH |
125. | RUU tentang Sistem Pengupahan | DPR, PEMERINTAH |
31. | RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria | DPR |
129. | RUU tentang Sistem Perbukuan | DPR |
80. | RUU tentang Sistem Transportasi Nasional | DPR |
183. | RUU tentang Sumber Daya Air | DPR |
22. | RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD | DPR, PEMERINTAH |
160. | RUU tentang Tabungan Haji | DPR |
77. | RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat | DPR |
103. | RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | DPR |
14. | RUU tentang Wawasan Nusantara | DPD |
70. | RUU tentang Zona Tambahan Indonesia | PEMERINTAH |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar