Jumat, 05 Oktober 2018

PROLEGNAS 2015-2019

Siapa bilang orang politik itu tidak punya produk ? Ada.
Produk politik yang dapat dipertanggung jawabkan dari seorang politikus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) salah satunya ada pada Progam Legislasi Nasional atau PROLEGNAS.

Berikut ini daftar produk legislasi (periode 2015-2019) yang menunjukkan judul rancangan uu (RUU), Pengusul, dan Nomor Urut ketika dicatatkan dalam daftar urut. Apa yang saya tampilkan ini sudah diurutkan berdasarkan abjad huruf pada judul RUU untuk memudahkan pembacaan.

Total ada 185 pengajuan RUU
Berdasarkan pengusul dari DPD ada 12 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR ada 73 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & DPD ada 16 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR & Pemerintah ada 22 RUU
Berdasarkan pengusul dari DPR, Pemerintah & DPD ada 5 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah ada 51 RUU
Berdasarkan pengusul dari Pemerintah & DPD ada 5 RUU

Juga ada tambahan yang disebut dengan Prolegnas Kumulatif. Disini tidak saya cantumkan di sini agar tidak terlalu panjang scrolling nya. Total ada 26 RUU kumulatif dengan pengusul Pemerintah (24 RUU), Pemerintah & DPR (1 RUU) dan pengusul DPR (1 RUU)

NOJUDUL RUUPENGUSUL
79.RUU tentang ArsitekDPR
91.RUU tentang Badan Usaha Milik DaerahDPD
89.RUU tentang Bahan KimiaPEMERINTAH
128.RUU tentang Bahasa dan Kesenian DaerahDPD
58.RUU tentang Balai Harta PeninggalanPEMERINTAH
156.RUU tentang Bea MateraiPEMERINTAH
93.RUU tentang Ekonomi KreatifDPD
48.RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)PEMERINTAH
28.RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga PerwakilanDPR
99.RUU tentang GeologiDPR, DPD
185.RUU tentang Hak atas Tanah AdatDPD
41.RUU tentang Hukum Acara PerdataPEMERINTAH
34.RUU tentang Hukum Acara PidanaDPR
52.RUU tentang Jabatan HakimDPR
168.RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahDPR
76.RUU tentang JalanDPR, DPD
137.RUU tentang Jaring Pengaman Sistem KeuanganPEMERINTAH
78.RUU tentang Jasa KonstruksiDPR
102.RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan GenderDPR, PEMERINTAH, DPD
166.RUU tentang Keamanan LautDPR
6.RUU tentang Keamanan NasionalDPR, PEMERINTAH
117.RUU tentang KebidananDPR, DPD
127.RUU tentang KebudayaanDPR
75.RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)DPR
163.RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang PertekstilanDPR
118.RUU tentang Kekarantinaan KesehatanPEMERINTAH
107.RUU tentang KepalangmerahanPEMERINTAH
110.RUU tentang Ketahanan KeluargaDPR
173.RUU tentang Ketenaganukliran.PEMERINTAH
94.RUU tentang Kewirausahaan NasionalDPR
33.RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum PidanaPEMERINTAH
57.RUU tentang Komisi Kebenaran dan RekonsiliasiPEMERINTAH
171.RUU Tentang Konsultan PajakDPR
9.RUU tentang Konvergensi TelematikaDPR, PEMERINTAH, DPD
88.RUU tentang Larangan Minuman BeralkoholDPR
147.RUU tentang LelangPEMERINTAH
155.RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan IndonesiaPEMERINTAH
109.RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan PesantrenDPR
45.RUU tentang Mahkamah AgungDPR
46.RUU tentang MerekPEMERINTAH
90.RUU tentang Metrologi LegalPEMERINTAH
60.RUU tentang Narkotika dan PsikotropikaPEMERINTAH
157.RUU tentang Pajak Bumi dan BangunanPEMERINTAH
141.RUU tentang Pajak PenghasilanPEMERINTAH, DPD
158.RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang MewahPEMERINTAH
29.RUU tentang Partisipasi MasyarakatDPD
49.RUU tentang PatenPEMERINTAH
64.RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya GenetikDPR, PEMERINTAH
140.RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang KartalPEMERINTAH
37.RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDPR, PEMERINTAH
115.RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah TanggaDPR, DPD
55.RUU tentang Pemindahan Narapidana AntarnegaraPEMERINTAH
152.RUU tentang Pengadaan Barang dan JasaDPD
161.RUU tentang Pengampunan PajakPEMERINTAH
124.RUU tentang Pengawasan KetenagakerjaanDPR, PEMERINTAH
121.RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli IndonesiaDPR
104.RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan UmrahDPR
176.RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.DPD
143.RUU tentang Pengelolaan Kekayaan NegaraPEMERINTAH, DPD
98.RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya AlamDPR
10.RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan NegaraPEMERINTAH
26.RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan CianjurDPD
81.RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah KepulauanDPR
167.RUU tentang Penghapusan Kekerasan SeksualDPR
61.RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)DPR, DPD
136.RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang DaerahDPR, PEMERINTAH
151.RUU tentang PenilaiPEMERINTAH
159.RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli DaerahDPR
148.RUU tentang PenjaminanDPR
149.RUU tentang Penjaminan PolisPEMERINTAH
105.RUU tentang Penyandang DisabilitasDPR
30.RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah KepulauanDPD
20.RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan UmumDPR, PEMERINTAH
44.RUU tentang Perampasan Aset Tindak PidanaPEMERINTAH
82.RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalDPR
153.RUU tentang Perekonomian NasionalDPR, DPD
162.RUU tentang PerkelapasawitanDPR
32.RUU tentang PerkumpulanDPR, PEMERINTAH, DPD
69.RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan NelayanDPR
42.RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat AdatDPR, DPD
13.RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi PribadiPEMERINTAH
113.RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar NegeriDPR
114.RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaDPR
111.RUU tentang Perlindungan Umat BeragamaDPR, PEMERINTAH
184.RUU tentang PermusikanDPR
4.RUU tentang PersandianDPR, PEMERINTAH
53.RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan KomanditerPEMERINTAH
21.RUU tentang PertanahanDPR
86.RUU tentang PertembakauanDPR
18.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UUDPR
3.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)PEMERINTAH
135.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakPEMERINTAH
96.RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraDPR
17.RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan DaerahPEMERINTAH
67.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen IndonesiaDPR, PEMERINTAH
106.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanDPR, DPD
50.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah PidanaPEMERINTAH
130.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanDPR, DPD
146.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana PensiunPEMERINTAH
24.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi NegaraDPR, DPD
71.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya TanamanDPR, DPD
56.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPEMERINTAH
59.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RIDPR
38.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPEMERINTAH, DPD
101.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiDPR
123.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPEMERINTAH
174.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.PEMERINTAH
43.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismePEMERINTAH
74.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanDPR
35.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanDPR, PEMERINTAH
138.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraDPR, DPD
97.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu PengetahuanPEMERINTAH
51.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang AdvokatDPR
39.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaDPR, PEMERINTAH
23.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikDPR, PEMERINTAH, DPD
126.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalDPR, PEMERINTAH, DPD
172.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.DPR
16.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi PapuaDPR, DPD
112.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaPEMERINTAH
144.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai TukarDPR
1.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian InternasionalDPR, PEMERINTAH
150.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin SimpananPEMERINTAH
180.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.DPR
154.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPEMERINTAH
84.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalDPR, DPD
36.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPEMERINTAH, DPD
142.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPEMERINTAH, DPD
73.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas TanamanDPR, DPD
100.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang EnergiDPR
63.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDPR
181.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.DPR
47.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain IndustriPEMERINTAH
14.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranDPR
175.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.DPD
12.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang PerfilmanDPR
11.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaPEMERINTAH
119.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga KesehatanDPR
2.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar NegeriDPR, PEMERINTAH
15.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang PosPEMERINTAH
40.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaDPR
179.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.DPR
122.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit MenularPEMERINTAH
131.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya RekamDPR
54.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPEMERINTAH
65.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan EkosistemnyaDPR, PEMERINTAH
170.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraDPR
134.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalDPR, PEMERINTAH
92.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenDPR, PEMERINTAH
169.RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganDPR
165.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPEMERINTAH
83.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMNDPR
116.RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan IndustrialDPR
95.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiDPR
87.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatDPR
145.RUU tentang Perubahan Harga RupiahPEMERINTAH
139.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanDPR
177.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.DPR
62.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi YudisialDPR
72.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDPR, PEMERINTAH
68.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananDPR, PEMERINTAH
66.RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KehutananDPR, DPD
133.RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank IndonesiaDPR
19.RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahDPR
164.RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiPEMERINTAH
132.RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara PerpajakanPEMERINTAH
120.RUU tentang Praktik KefarmasianDPR
108.RUU tentang Praktik Pekerjaan SosialDPR
27.RUU tentang Provinsi BaliDPD
8.RUU tentang Radio Televisi Republik IndonesiaDPR
5.RUU tentang Rahasia NegaraDPR, PEMERINTAH
178.RUU tentang Sanitasi.DPR
182.RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.DPR
25.RUU tentang Sistem Pengawasan Intern PemerintahDPR, PEMERINTAH
125.RUU tentang Sistem PengupahanDPR, PEMERINTAH
31.RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik AgrariaDPR
129.RUU tentang Sistem PerbukuanDPR
80.RUU tentang Sistem Transportasi NasionalDPR
183.RUU tentang Sumber Daya AirDPR
22.RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPDDPR, PEMERINTAH
160.RUU tentang Tabungan HajiDPR
77.RUU tentang Tabungan Perumahan RakyatDPR
103.RUU tentang Tanggung Jawab Sosial PerusahaanDPR
14.RUU tentang Wawasan NusantaraDPD
70.RUU tentang Zona Tambahan IndonesiaPEMERINTAH

SUMBER : http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
5/10/2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar