UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2016
tentang
Penyandang Disabilitas

Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 69
Tambahan Lembaran Negara : 5871

Abstraksi

• DISABILITAS - PENYANDANG 
  2016
  
  UU NO. 8, LN 2016/NO. 69, TLN. NO. 5871, LL SETNEG : 102 HLM
  
  UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
  
  - Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
  - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Dalam Undang-undang ini diatur tentang ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.
  
  CATATAN :
  - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2016.
  - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
  - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
  - Undang-Undang ini terdiri 13 Bab dan 153 pasal.
  - Penjelasan 32 hlm.
  
  
  Bidang :
• Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
• Komisi VIII
• 
  
• Status :
• Mencabut UU - UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Salinan dokumen dapat diunduh di http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1667.pdf