UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Republik Indonesia
No.03 Tahun 2017
tentang
Sistem Perbukuan

Tanggal disahkan : 24 Mei 2017
Tanggal diundangkan : 29 Mei 2017
Lembaran Negara (LN) : 102
Tambahan Lembaran Negara : 6053

Abstraksi
UU NO. 3, LN 2017/NO. 102, TLN NO. 6053, LL SETNEG : 46 HLM 

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PEMBUKUAN

- Untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu. Pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif; sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan;


- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal2l, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pelaku perbukuan 
(Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku) 

- kemudian bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku, Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik, Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

• CATATAN :
  
  - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017.
  - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal.
  - Penjelasan 17 hlm 
  - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
  - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bidang

• Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
• Komisi X

Status

Data tidak ditemukan.
Informasi lebih lengkap tentang isi undang-undang ini dapat dibaca/ unduh di [ di file ini ]

UU No.2 Tahun 2017 JASA KONSTRUKSI

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 02 Tahun 2017
tentang
Jasa Konstruksi

Tanggal disahkan : 12 Januari 2017
Tanggal diundangkan : 12 Januari 2017
Lembaran Negara (LN) : 11
Tambahan Lembaran Negara : 6018

Abstraksi :
UU NO. 2, LN 2017/NO. 11, TLN NO. 6018, LL SETNEG : 96 HLM 

• 
  UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI
  
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang baru.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.
  
  CATATAN :
  - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2017.
  - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 106 Pasal.
  - Penjelasan 96 hlm
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan.

Bidang

• Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
• Komisi V

Status

• Mencabut UU - UU No. 18 / 1999

Untuk membaca isi Undang-undang ini dapat dilihat atau diunduh di [ di file ini ]

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

Undang Undang Republik Indonesia 
No.01 Tahun 2017 
tentang 
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014) 

Tanggal Disahkan: 12 Januari 2017 
Tanggal Diundangkan: 12 Januari 2017 
Lembaran Negara (LN): 10 
Tambahan Lembaran Negara: 6017 

Abstraksi 

DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA - PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA - PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA 2017 

UU NO. 1, LN 2017/NO. 10, TLN NO. 6017, LL SETNEG : 8 HLM 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014) 

 - Untuk menetapkan garis batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 3 September 2014 di ingapura telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore). Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud diatas, perlu disahkan dengan Undang-Undang. 

- Dasar hukum Undang-Undang ini Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014), yang menyatakan sahnya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014, yang telah ditandatangani pada tanggal 3 September 2014 di Singapura. 

CATATAN :

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2017. 

- Penjelasan 4 hlm. 

Bidang :

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam Komisi I 

Status Data

tidak ditemukan. 

Peraturan Pelaksanaan (Perlak) 

Data tidak ditemukan.

Isi undang-undang lebih lengkap dapat membaca atau [ unduh file ini ]