Kamis, 28 Maret 2019

UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Republik Indonesia
No.03 Tahun 2017
tentang
Sistem Perbukuan

Tanggal disahkan : 24 Mei 2017
Tanggal diundangkan : 29 Mei 2017
Lembaran Negara (LN) : 102
Tambahan Lembaran Negara : 6053

Abstraksi
UU NO. 3, LN 2017/NO. 102, TLN NO. 6053, LL SETNEG : 46 HLM 

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PEMBUKUAN

- Untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu. Pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif; sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan;


- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal2l, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pelaku perbukuan 
(Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku) 

- kemudian bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku, Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik, Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar